NASIONAL

Saling Tuding Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemda Soal Pengelolaan Anggaran Dana Desa

Soal DANA DESA

GERINDO (JAKARTA) – Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyan Indrawati yang menyatakan bahwa pemerintah pusat telah menggelontorkan anggaran untuk dana desa dalam jumlah yang besar, namun tersendat di pemerintah daerah (pemda).

Hal ini di bantah keras oleh Ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri Menurutnya, yang banyak salah itu pemerintah pusat,sumber masalah sejatinya justru ada di pemerintah pusat ” katanya dalam acara Forum Merdeka Barat (FMB) 9 di Gedung Kemenkominfo, Jakarta, Sabtu (12/8/2017).

Dikatannya anggaran ataupun subsidi yang digelontorkan pemerintah kerap tidak tepat sasaran. Misalnya, subsidi pupuk yang diberikan pemerintah untuk petani di daerah hanya dinikmati oleh 5% petani.

“Subsidi pupuk 90% dinikmati tidak sampai 5% petani. Subsidi salah arah. Bagi-bagi traktor tidak jelas. Benih dari pemerintah kualitasnya jelek. Pertumbuhan padinya ada yang tinggi, ada yang rendah,” imbuh dia.

Tidak hanya itu, sambung Faisal, pemerintah juga membuat petani harus kerja rodi dengan memaksa petani untuk meningkatkan produksi. Alhasil, masa tanam yang biasanya satu tahun dua kali ditambah menjadi tiga kali.

“Pemerintah juga membuat petani mengalami nestapa dengan disuruh tanam cepat-cepat, supaya produksi naik. Tadinya satu tahun dua kali jadi tiga kali. Jadi sumber masalahnya itu pemerintah,” tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani menyindir para kepala daerah yang hadir dalam acara sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), mengenai ketidakmampuan mengatasi kemiskinan yang ada di Indonesia. Baginya, ketidakmampuan Indonesia mengatasi kemiskinan bukan karena persoalan uang melainkan karena krisis kepemimpinan.

Sri Mulyani mengungkapkan, saat ini masih banyak daerah-daerah di Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Padahal, dana yang ditransfer ke daerah tiap tahun selalu mengalami peningkatan. Pada 2016, dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat sekitar Rp46,9 triliun. Kemudian pada tahun ini, dana desa meningkat lagi menjadi Rp60 triliun.

Oleh sebab itu, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini berharap, pemerintah daerah mampu mengelola dana yang diberikan pusat untuk meningkatkan perekonomian serta memerangi kemiskinan di daerahnya.

“Memang

kelihatannya belanja gampang, tapi ternyata tidak gampang. Belanja ngawur gampang, tapi belanja yang benar-benar baik memerlukan kemampuan perencanaan yang baik, tata kelola bidding process yang baik dan monitoring serta evaluasi,” tandasnya.

LEAVE A RESPONSE

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *