DAERAH

Pengunaan Dana Desa sangat Rawan Penyimpangan Perlu adanya pengawalan dari Kejari Karawang (TP4D)

sosialisasi DD

GERINDO (KARAWANG) – Untuk menyamakan persepsi seluruh kepala desa sekabpaten karawang dalam pengelolaan dana desa secara benar serta untuk mencegah penyalahgunaan dana desa oleh para kepala desa,termasuk daerah yang dinilai rawan penyimpangan dana desa sehingga sangat perlu mendapat pengawalan khusus dari kejaksaan.

Maka Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4 D) Kejaksaan Negeri Karawang telah melakukan sosialsasi Dana Desa bagi seluruh Kepala Desa se Kabupaten Karawang di aula kantor bupati, Kamis (24/8).

Menurut Sukardi TP4D akan mengawal penyaluran dana desa hingga dana tersebut digunakan untuk pembangunan di setiap desa. Tujuan pengawalan untuk mencegah penyalahgunaan dana desa yang jumlahnya cukup besar di Karawang. Setiap kepala desa harus melaksanakan tertib administrasi dan mengikuti aturan yang ada. ” Kalau ada hal yang meragukan untuk menggunakan dana desa tersebut silahkan datang ke kantor kami untuk dibantu. Jadi jangan takut menggunakan dana desa sepanjang mengikuti aturan dan akan kita kawal hingga selesai,” katanya.

Sementara itu Wakil Bupati Karawang, Jimmy Ahmad Zamksyari mengatakan sangat berterima kasih dengan bantuan Kejari Karawang yang akan mengawal 297 desa yang mendapat dana desa yang nilainya mencapai Rp200 miliar. Diharapkan dengan pengawalan dari Kejari pembangunan di setiap desa akan lebih maksimal lagi. ” Ini bantuan yang luar biasa dan pemerintah daerah sangat terbantu dengan adanya TP4D ini. Saya harapkan setiap kepala desa bisa lebih hati-hati dan juga mengerti aturan dalam mengelola dana desa,” katanya.

Menurut Jimmy dana desa harus digunakan secara hati-hati dan sesuai aturan sehingga tidak ada pihak yang menuntut kepala desa. Ada juga kepala desa yang takut menggunakan dana desa karena khawatir diserang lawan politiknya. Oleh karena itu Jimmy mengingatkan para kepala desa untuk banyak kordinasi dengan Pemkab Karawang agar tidak terjadi tumpang tindih dalam menjalankan dana desa. “Jangan sampai yang dikerjakan Pemkab juga di dikerjakan oleh desa. Ini jadi tumpang tindih dan bisa menjadi masalah besar di desa,” katanya. **friz/GI

Sumber KarawangChannel

LEAVE A RESPONSE

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *